Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
   DIRGAHAYU KE-1329 KOTA PALEMBANG   WALI KOTA IMBAU SEKOLAH PRIORITASKAN PELAJARAN AGAMA   WARNET JANGAN BUKA HINGGA LARUT MALAM  
Waktu
 
Kalender
SEPTEMBER 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 
Jadwal Sholat
Palembang
Imsak04:28 WIB
Subuh04:38 WIB
Syuruq05:52 WIB
Dzuhur11:57 WIB
Ashar15:07 WIB
Maghrib18:00 WIB
Isya19:08 WIB
2°59'LS, 104°47'BT
Ketinggian : 10 m
Arah kiblat : 65°27' (U-B)
 
Cuaca

Data Cuaca tidak bisa diambil.

 
Peta Palembang
 
Peta Pengunjung
 
Klip Palembang

Palembang


 

Portal Nasional Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri RI

Bappenas

Departemen Komunikasi & Informatika RI

Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Kota Palembang

Bulletin Metropolis

Beranda > Perda / PP / UU Polhukam Tahun 2009

Perda / PP / UU Polhukam Tahun 2009

BUKU PERDA POLHUKAM

 

1

UU. RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

2

Perda No. 61 Tahun 2007 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang 

3

Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atau Perda No. 44 tentang Ketentraman dan Ketertiban

4

UU RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

5

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden

6

UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

7

UU. RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

8

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

9

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159/Menkes /SK/II/2009 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Sebagai Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Medis Sel Punca

10

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

11

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 10/MEN/V/2009 tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

12

Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan

13

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Menhut-II/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah

14

Peraturan Menteri Kehutanan No. P23/Menhut-II/2009 tentang Tatacara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir

15

Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

16

Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

17

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2009  tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

18

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 04/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang berasal dari Barang Milik Negara

19

Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package of Commitments on Financial Services Under The Asean

20

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 104/PMK.03/2009 tentang Biaya Promosi dan Penjualan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

21

Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan fungsional

22

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang Pencabutan Keputusan Menteri tenaga Kerja No. KEP.27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

23

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 24/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun 2009

24

Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik dan Dinas

25

Perda Kota Palembang no. 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

26

Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2009  tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

27

Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandar-udaraan tertentu kepada Perusahaan Angkutan Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri

28

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-80/PJ/2009 tentang Penambahan Wajib Pajak Tertentu dan/atau Pengusaha Kena Pajak Tertentu yang Terdaftar dan Melaporkan Usahanya Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi

29

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 98/PMK.02/2009 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos

30

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah

31

Perda Kota Palembang No. 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Palembang No. 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

32

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan alokasi dana bagi Hasil Cukai hasil tembakau

33

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi

34

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

35

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (Protocol Menentang Penyelundupan Migrant Melalui Darat, Laut Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

36

Peraturan Presiden RI No. 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Aggrement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa)

Telepon Penting
Kebakaran113, 312011
Ambulans118
Polisi110
SAR355111
RSMH354088
 
Pengunjung Kami
 
Komentar
 
Pengunjung
Tahun ini25018
Bulan ini1391
Hari ini119
Online2
205231
Sejak : 03/11/2009
 

Hemat Air

Departemen Dalam Negeri RI   Provinsi Sumatera Selatan   Departemen Komunikasi & Informatika RI   Bappenas   Pemerintah Kota Palembang   Portal Nasional Republik Indonesia  

© 2006 - 2009 Pemerintah Kota Palembang