Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
   DIRGAHAYU KE-1329 KOTA PALEMBANG   WALI KOTA IMBAU SEKOLAH PRIORITASKAN PELAJARAN AGAMA   WARNET JANGAN BUKA HINGGA LARUT MALAM  
Waktu
 
Kalender
SEPTEMBER 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 
Jadwal Sholat
Palembang
Imsak04:27 WIB
Subuh04:37 WIB
Syuruq05:51 WIB
Dzuhur11:57 WIB
Ashar15:05 WIB
Maghrib18:00 WIB
Isya19:07 WIB
2°59'LS, 104°47'BT
Ketinggian : 10 m
Arah kiblat : 65°27' (U-B)
 
Cuaca

Data Cuaca tidak bisa diambil.

 
Peta Palembang
 
Peta Pengunjung
 
Klip Palembang

Palembang


 

Portal Nasional Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri RI

Bappenas

Departemen Komunikasi & Informatika RI

Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Kota Palembang

Bulletin Metropolis

Beranda > Sejarah Dinas Kominfo

Sejarah Dinas Kominfo

Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Palembang 

            Reformasi telah menyebabkan perubahan-perubahan yang cukup penting dalam peta kehidupan bernegara. Perubahan tersebut terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi. Keterbukaan yang ditunjang oleh perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi trend yang harus disikapi secara positif oleh Pemerintah, dengan demikian akan terhindar sikap saling mencurigai serta tercapainya pengertian antara masyarakat dengan Pemerintah sehingga program-program pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

            Sebuah kondisi yang kontradiktif kemudian terjadi, setelah Pemerintah memutuskan tidak lagi mencatumkan beberapa Departemen dalam Kabinet Persatuan Nasional periode 1999-2004 yang diumumkan oleh Presiden RI pada tanggal 26 Oktober 1999 antara lain salah satunya adalah Departemen Penerangan RI. Dengan tidak tercantumnya Departemen Penerangan dalam susunan kabinet maka secara Institusi Departemen Penerangan tidak ada namun untuk tingkat Pusat keberadaan Departemen Penerangan digantikan dengan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 153 Tahun 1999 terhitung tanggal 7 Desember 1999, sedangkan kelanjutan fungsi serta kelambagaan Departemen Penerangan di Daerah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.pembubaran lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan jalannya informasi dan komunikasi di Indonesia mengakibatkan terjadinya sebuah euphoria kebebasan dimana segala macam informasi yang menyebar dengan cepat tanpa adanya penyaringan lagi, banyaknya beredar informasi yang tidak akurat bahkan menyesatkan yang kemudian terhambatnya pembangunan.

            Dalam menyikapi reformasi Sistem Pemerintahan di pusat maka di daerahpun dikeluarkan penyesuaian yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah kecuali dibidang Keamanan, Keuangan, Agama, Hukum/Peradilan dan Luar Negeri. Sehingga Pemerintah Kota Palembang dalam merekonstruksikan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan Pembangunan di Kota Palembang maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah. Pada pasal 2 ayat 2 tercantum 19 Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Palembang termasuk Dinas Informasi dan Komunikasi. Kemudian pada pasal 3 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah.

            Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerinah, Pemerintahan Daerah/Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Pemerintah Kota Palembanga hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah kota Palembang No. 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur organisasi Dinas daerah, maka Dinas Inforkom di ubah namanya menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan susunan organisasi sebagai berikut: Kepala Dinas, Sekretaris, serta terdiri dari 4 bidang (bidang Diseminasi Informasi, bidang PemberdayaanTelematika, Pos, dan Telekomunikasi, bidang Informasi Publik, dan bidang Komunikasi dan informatika).

Telepon Penting
Kebakaran113, 312011
Ambulans118
Polisi110
SAR355111
RSMH354088
 
Pengunjung Kami
 
Komentar
 
Pengunjung
Tahun ini25236
Bulan ini1609
Hari ini83
Online1
205449
Sejak : 03/11/2009
 

Hemat Air

Pemerintah Kota Palembang   Provinsi Sumatera Selatan   Bulletin Metropolis   Departemen Dalam Negeri RI   Bappenas   Portal Nasional Republik Indonesia  

© 2006 - 2009 Pemerintah Kota Palembang