Tugas, Kedudukan dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan .Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kab/Kota dan Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang bahwa bidang Komunikasi Dan informatika mempunyai kedudukan, Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

Kedudukan

  • Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang adalah unsur pelaksana urusan daerah dibidang Komunikasi dan informatika berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  • Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas

Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas tugas pembantuan dibidang Komunikasi dan Informatika .

Wewenang

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas komunikasi Dan Informatika Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang No.18 Tahun 2008 untuk bidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan kewenangan pemerintahan Kota Palembang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: :

a. Bidang Pos Dan Telekomunikasi meliputi;

  • Penyelenggaraan pelayanan pos
  • Pemberian Rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
  • Pemberian Izin Jasa Titipan untuk kantor agen
  • Penertiban Jasa titipan untuk kantor agen 20

b. Bidang Telekomunikasi

  • Pemberian izin penyeleggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
  • Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan.
  • Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban untuk pembangunana kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
  • Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
  • Pengawasan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikas yang cakupan arenya kota, pelaksanaan pembangunana telekomunikasi, penyelenggaraan Wartel,Warung seluler atau sejenisnya.
  • Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
  • Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

c. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)

  • Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
  • Pemberian izin galian untuk keper-luan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota.
  • Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).
  • Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.